Jakarta,- Memasuki satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik, ekonomi, dan hukum yang terus bergerak. Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyebut stabilitas yang terjaga saat ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kebijakan yang dikelola dengan baik dan terbukanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
“Selama satu tahun terakhir, stabilitas yang terbangun merupakan stabilitas yang dikelola. Pemerintah mampu menyeimbangkan langkah koreksi kebijakan dengan tetap membuka saluran aspirasi publik,” ujar Khairul Fahmi.
Menurutnya, terbukanya kanal demokrasi menjadi penanda bahwa sistem pemerintahan tetap berjalan dalam koridor konstitusi. Masyarakat masih memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi melalui berbagai mekanisme yang tersedia. “Kanal demokrasi kita masih terbuka dan berfungsi. Pemerintah harus menjaga agar saluran aspirasi tidak buntu supaya masyarakat tidak mencari panggung alternatif di ruang digital,” tegasnya.
Selain menjaga stabilitas politik, pemerintahan Prabowo–Gibran juga dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional. Presiden Prabowo disebut memiliki visi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor alat utama sistem senjata (alutsista).
“Komitmen Presiden untuk mendorong kemandirian industri pertahanan sangat nyata. Upaya penguatan perusahaan strategis seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA terus dilakukan untuk memastikan rantai pasok pertahanan kita semakin mandiri,” papar Khairul.
Ia menambahkan bahwa kemandirian pertahanan bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Akses terhadap teknologi kunci menjadi tantangan utama yang kini sedang diatasi melalui diplomasi industri dan kerja sama teknologi tingkat tinggi.
Khairul juga menyoroti pentingnya literasi digital publik di tengah derasnya arus informasi dan misinformasi. Menurutnya, literasi digital menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun propaganda destruktif yang dapat mengganggu harmoni nasional.
“Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan komunikasi publik agar kebijakan dapat lebih mudah dipahami masyarakat. Implementasi program prorakyat sejauh ini sudah berjalan baik, meski masih menghadapi sejumlah tantangan,” ujarnya.
Dalam evaluasinya, Khairul memberikan penilaian tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran selama satu tahun pertama.
“Jika dinilai dari skala sepuluh, saya beri delapan. Pemerintah sudah bekerja keras menghadirkan stabilitas dan keberlanjutan, namun komunikasi publik perlu terus diperbaiki agar masyarakat memahami sepenuhnya capaian yang telah diraih,” tutupnya.
Satu tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang lebih stabil, mandiri, dan kuat di panggung global.
Dengan visi besar dan langkah strategis, pemerintah menunjukkan arah yang jelas: membangun bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
