Merauke — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menutup tahun pertama masa kepemimpinannya dengan capaian besar: Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, terutama di sektor beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 33,19 juta ton, meningkat 12,62 persen dibanding tahun sebelumnya. Surplus produksi diperkirakan mencapai 4–5 juta ton, menjadi penanda kuat bahwa Indonesia telah mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok.
“Sampai akhir tahun, kata BPS, bukan kata saya, kita akan surplus kira-kira 4 sampai 5 juta ton. Jadi boleh kita katakan, tahun ini Indonesia sudah bisa mengatakan swasembada pangan khusus untuk beras,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Keberhasilan tersebut tidak hanya menunjukkan kinerja solid pemerintah pusat, tetapi juga menegaskan peran strategis Papua Selatan sebagai poros baru ketahanan pangan nasional. Pemerintah menyiapkan 481 ribu hektare lahan di kawasan Wanam, Kabupaten Merauke, yang akan difungsikan untuk pengembangan pangan dan energi terpadu. Kawasan ini digadang menjadi salah satu lumbung strategis nasional yang mendukung kemandirian ekonomi dari wilayah timur Indonesia.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian luar biasa ini merupakan hasil dari komitmen langsung Presiden Prabowo yang menuntut percepatan swasembada pangan.
“Target awal Bapak Presiden kepada kami empat tahun. Setelah 21 hari menjadi tiga tahun, 45 hari kemudian menjadi satu tahun. Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, dua sampai tiga bulan ke depan Indonesia tidak impor lagi,” katanya.
Di lapangan, pelibatan masyarakat lokal menjadi salah satu faktor penting keberhasilan. Penanggung jawab Program Swasembada Pangan Papua Selatan, Dr. Oeng Anwarudin, menyebut program ini dijalankan secara inklusif dengan mengedepankan peran Orang Asli Papua (OAP).
“Brigade pangan ada yang berasal dari masyarakat lokal. Orang Asli Papua harus menjadi prioritas untuk mendapatkan manfaat dari program ini,” ujarnya.
Ia menekankan, keterlibatan masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk memperkuat pengelolaan lahan, mempercepat produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar kawasan pertanian.
Pemerintah juga telah menyesuaikan arah kebijakan dengan memperkuat status Proyek Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke agar terintegrasi dalam kerangka Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan aspek pangan, energi, dan lingkungan hidup.
Bupati Merauke, Yosep Gebze, memastikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan ini bukan hanya relevan untuk Papua, tetapi juga strategis bagi masa depan bangsa.
“Apa pun yang diputuskan oleh pemerintah pusat itu yang kami laksanakan. Dan sampai hari ini pemerintah Kabupaten Merauke tetap mendukung apa yang diprogramkan secara nasional,” ujarnya.
Capaian swasembada pangan menjadi tonggak penting yang menandai arah baru pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dalam waktu singkat, pemerintah berhasil menunjukkan hasil konkret, dari peningkatan produksi dan efisiensi distribusi pangan hingga pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah perbatasan. Swasembada pangan bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol keberhasilan bangsa dalam berdikari di bidang pangan dan memperkuat fondasi menuju kedaulatan ekonomi nasional.***
