Oleh: Andini Putri Lestari
Pemerintah terus memperkuat transformasi kesehatan nasional melalui perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan penanganan tuberkulosis (TBC), serta peningkatan layanan kesehatan di berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus meningkatkan pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit.
Kebijakan tersebut mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai perkembangan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win kesehatan. Pemerintah menilai program CKG telah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi pengobatan dan pemantauan penyakit yang ditemukan sejak dini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah kini memperluas manfaat program CKG dengan memberikan layanan pengobatan dan pemantauan gratis bagi masyarakat yang terdeteksi mengalami hipertensi maupun diabetes. Melalui jaringan puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah, masyarakat tidak hanya mengetahui kondisi kesehatannya, tetapi juga mendapatkan pendampingan medis secara berkelanjutan.
Capaian program tersebut menunjukkan hasil yang signifikan. Sepanjang 2025, lebih dari 70 juta penduduk telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui CKG. Sementara pada 2026, jumlah peserta yang telah memanfaatkan layanan tersebut mencapai lebih dari 42,3 juta orang di 38 provinsi. Tingginya angka partisipasi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Program CKG juga berperan penting dalam mendukung percepatan penanggulangan TBC yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan nasional. Pemerintah terus mengintegrasikan layanan deteksi TBC dengan pelaksanaan CKG agar proses penemuan kasus dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Menurut Teddy Indra Wijaya, jumlah kasus TBC yang berhasil teridentifikasi pada tahun ini mencapai sekitar 1,08 juta kasus. Angka tersebut menunjukkan semakin efektifnya proses pelacakan dan pemeriksaan yang dilakukan pemerintah di lapangan. Semakin banyak kasus yang ditemukan sejak dini, semakin besar peluang pasien untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dan sembuh secara optimal.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menghadirkan inovasi layanan one stop service atau OSS. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh layanan skrining, diagnosis, hingga pengobatan TBC dalam satu fasilitas puskesmas pada hari yang sama. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan pasien sekaligus meningkatkan efektivitas pengobatan.
Selain memperkuat layanan kesehatan masyarakat, pemerintah juga terus mendorong pemerataan fasilitas kesehatan rujukan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit di berbagai daerah, khususnya wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Program peningkatan kualitas 66 rumah sakit umum daerah menjadi salah satu agenda prioritas yang tengah dijalankan.
Hingga tahun 2025, sebanyak 20 dari 22 rumah sakit yang direncanakan telah selesai dibangun dan sebagian telah beroperasi melayani masyarakat. Pada 2026, pembangunan 14 dari 20 rumah sakit tahap berikutnya telah dimulai, sedangkan 24 rumah sakit lainnya masih berada dalam tahap perencanaan untuk direalisasikan pada 2027.
Pemerintah juga mencatat kemajuan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura di Papua yang telah selesai dan siap diresmikan. Rumah sakit tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan rujukan bagi kawasan timur Indonesia serta wilayah Pasifik dan Oseania. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua dan sekitarnya.
Di sisi lain, pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Riau telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2026. Fasilitas kesehatan ini diharapkan mampu mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berobat ke luar negeri dengan menyediakan layanan kesehatan modern yang lebih dekat dan mudah diakses.
Dalam jangka panjang, pemerintah juga menyiapkan program revitalisasi rumah sakit umum daerah di 514 kabupaten dan kota. Selain itu, revitalisasi terhadap 10.000 puskesmas, puskesmas pembantu, dan laboratorium kesehatan masyarakat akan dilakukan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut melaporkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan 905 alat kesehatan utama ke 258 kabupaten dan kota. Peralatan tersebut meliputi cathlab, CT scan, mamografi, MRI, dan linear accelerator (Linac) yang berperan penting dalam meningkatkan kemampuan diagnosis dan pengobatan di daerah.
Distribusi alat kesehatan modern tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan medis melalui pemanfaatan teknologi yang lebih maju. Dengan tersedianya fasilitas dan peralatan yang semakin lengkap, masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik tanpa harus pergi ke kota-kota besar.
Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor kesehatan menunjukkan sejumlah kemajuan penting. Perluasan program Cek Kesehatan Gratis, penguatan deteksi dan penanganan TBC, percepatan pembangunan rumah sakit, distribusi ratusan alat kesehatan modern, serta persiapan revitalisasi fasilitas kesehatan nasional menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan Indonesia.
Ke depan, keberhasilan transformasi kesehatan nasional memerlukan dukungan seluruh pihak. Masyarakat diharapkan memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah, termasuk program Cek Kesehatan Gratis dan layanan penanggulangan TBC. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, upaya mewujudkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terus diperkuat.
*) Analis Kebijakan Pelayanan Kesehatan
