Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program revitalisasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan melibatkan sekolah negeri dan swasta guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Program ini menjadi upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan mampu mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Revitalisasi ditargetkan menjangkau sekitar 71.000 sekolah hingga Desember 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp90 triliun.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza mengatakan pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta organisasi masyarakat yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting agar pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai di seluruh Indonesia.
“Ini wujud komitmen kami dari pemerintah untuk bersinergi dengan kelompok masyarakat yang menyelenggarakan layanan pendidikan,” kata Fajar.
Ia menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada renovasi bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
Fajar menegaskan sekolah swasta memiliki hak yang sama untuk memperoleh dukungan pemerintah. Berbagai organisasi pendidikan, seperti Muhammadiyah, Aisyiyah, dan yayasan pendidikan lainnya, dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia.
“Institusi nonpemerintah yang menyelenggarakan layanan pendidikan berhak mendapatkan akses yang sama. Itu komitmen kami untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua,” ujarnya.
Ia mengungkapkan sekitar 60 persen sekolah di Indonesia merupakan sekolah swasta, bahkan di Jawa Barat jumlahnya mencapai sekitar 69 persen. Karena itu, pemerintah menilai peningkatan mutu pendidikan nasional tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan sekolah negeri.
“Tanpa bersinergi dengan swasta, berat rasanya kita bisa melakukan perbaikan ekosistem pembelajaran secara nasional,” katanya.
Program revitalisasi diprioritaskan bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat, berada di wilayah terdampak bencana, serta satuan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Selain memperbaiki gedung sekolah, pemerintah juga akan mendistribusikan berbagai sarana pembelajaran, termasuk papan interaktif digital.
Di sisi lain, Kemendikdasmen menggandeng perguruan tinggi di setiap provinsi untuk mengawasi pembangunan sekolah. Widyaprada Ahli Utama Kemendikdasmen Khamim mengatakan fakultas teknik sipil dari berbagai universitas akan mendampingi proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga selesai.
“Di setiap provinsi dan kabupaten/kota kan ada perguruan tinggi yang mempunyai fakultas teknik sipil itulah mereka yang menjadi pendamping,” kata Khamim.
Ia menambahkan pengawasan dilakukan setiap hari agar pembangunan berjalan sesuai standar dan menghasilkan bangunan yang berkualitas. Program revitalisasi yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan mendukung pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.
