Oleh: Silvia AP )*

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki arti strategis dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan luas kawasan mencapai lebih dari 80 ribu hektare, taman nasional ini menjadi habitat penting bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk gajah sumatra yang saat ini berstatus terancam punah. Namun, potensi ekologis yang besar tersebut selama bertahun-tahun menghadapi tekanan serius akibat berbagai aktivitas ilegal, mulai dari perambahan hutan, pembalakan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan ilegal, hingga perburuan satwa dilindungi.

Berangkat dari urgensi penyelamatan kawasan konservasi yang kian kritis, pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menyelamatkan TNTN dari kerusakan yang lebih parah. Upaya penyelamatan ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, tetapi juga menunjukkan sinergi lintas sektor yang konkret antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan otoritas kehutanan dalam menjaga kekayaan alam yang merupakan warisan penting bangsa.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra sekaligus Kapoksi Komisi III DPR RI, Muhammad Rahul mengatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau dalam menyelamatkan kawasan TNTN dari praktik perambahan liar dan penguasaan lahan secara ilegal. Melalui Satgas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH), sejak 10 Juni 2025, penertiban dilakukan terhadap 81.793 hektare kawasan TNTN. Wilayah yang ditertibkan mencakup daerah yang telah lama diduduki tanpa izin, termasuk Dusun Toro Jaya dan Lubuk Kembang Bunga di Kabupaten Pelalawan.

Selain itu, terkait nasib warga yang terdampak penertiban, Rahul mengapresiasi langkah pemerintah dalam penertiban, seraya mendorong kelanjutan relokasi yang humanis dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa warga harus mendapat solusi hidup yang layak.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan TNTN merupakan habitat penting bagi gajah Sumatera yang kini terancam akibat ekspansi kebun sawit ilegal dan perambahan hutan secara masif. Ia juga mengatakan agar negara hadir membela hak-hak makhluk hidup yang tidak bisa bersuara.

Disisi lain, Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) menyerukan tindakan segera untuk menyelamatkan dan memulihkan habitat gajah sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau. Kawasan hutan ini merupakan kantong habitat terbesar populasi gajah sumatera di Riau, namun saat ini menghadapi tekanan berat akibat alih fungsi lahan, perambahan, dan meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar telah dan sedang ditangani secara bertahap oleh pemerintah.

Donny Gunaryadi, Ketua FKGI mengatakan gajah sumatera adalah satwa yang sangat penting, tidak hanya dari sisi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai penanda kesehatan ekosistem hutan. Jika kehilangan gajah di Tesso Nilo, sama artinya dengan kehilangan keseimbangan alam, karena itu pemerintah berkomitmen menjaga populasi gajah secara serius. Koordinator Bidang Advokasi dan Kebijakan FKGI, Dewa Gumay menambahkan bahwa kunci keberhasilan konservasi di Tesso Nilo ada pada kolaborasi multipihak, termasuk penguatan kebijakan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Sebagai tambahan dari program pemulihan ekologis, pemerintah secara aktif menjalankan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar taman nasional. Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada praktik-praktik tidak lestari seperti perambahan, secara bertahap diarahkan untuk beralih ke kegiatan ekonomi alternatif yang ramah lingkungan. Program-program seperti agroforestri, budidaya tanaman hutan non-kayu, serta ekowisata berbasis komunitas mulai dikembangkan sebagai model ekonomi yang tetap menguntungkan namun tidak merusak kawasan hutan.

Langkah lain yang juga menunjukkan kemajuan signifikan adalah konsolidasi tata kelola kawasan Tesso Nilo. Untuk waktu yang cukup lama, kelemahan dalam pengawasan dan tumpang tindih klaim lahan telah menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkuat status kawasan dengan memperjelas batas-batas taman nasional melalui pemetaan partisipatif. Proses ini melibatkan masyarakat adat, pemangku kepentingan lokal, dan pemerintah daerah untuk memastikan kejelasan ruang kelola yang legal dan adil.

Dukungan kebijakan juga terus diperkuat melalui integrasi pengelolaan kawasan konservasi dengan rencana pembangunan daerah. Pemerintah daerah kini didorong untuk menjadikan konservasi sebagai bagian dari prioritas pembangunan berkelanjutan. Langkah ini tercermin dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang tidak lagi mengorbankan kawasan konservasi demi ekspansi ekonomi semata.

Apresiasi yang besar juga pantas diberikan atas komitmen pemerintah dalam menyelamatkan spesies kunci penghuni Tesso Nilo, seperti gajah sumatra. Berbagai program mitigasi konflik antara manusia dan satwa telah diimplementasikan, termasuk pembangunan parit gajah, pemasangan sistem peringatan dini, serta pelatihan mitigasi konflik kepada masyarakat desa yang kerap menjadi korban dari interaksi negatif dengan satwa liar. Program ini tidak hanya menyelamatkan satwa dari potensi dibunuh atau diracuni, tetapi juga menjaga keamanan warga sehingga mendorong koeksistensi yang harmonis.

Seluruh rangkaian langkah ini membuktikan bahwa penyelamatan Taman Nasional Tesso Nilo tidak dilakukan secara sporadis, melainkan melalui pendekatan holistik dan terstruktur. Dalam konteks global di mana banyak negara berjuang mempertahankan kawasan hutan primer mereka, Indonesia menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk mengembalikan kehormatan Tesso Nilo sebagai salah satu paru-paru dunia yang tersisa.

)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas