Oleh : Zaki Ramadhan )*

Distribusi bantuan sosial yang digencarkan pemerintah kini tak lagi semata dianggap sebagai pengeluaran, melainkan sebagai strategi investasi yang cerdas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perlambatan daya beli pasca momen konsumsi besar seperti Lebaran, kehadiran berbagai bentuk stimulus mulai dari bantuan sosial, subsidi upah, hingga potongan tarif transportasi dapat diyakini mampu menjadi penopang vital dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menegaskan bahwa bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah tidak sepatutnya disalahartikan sebagai beban anggaran semata. Justru, ia bansos merupakan bentuk investasi strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Istilah “biaya” dinilainya kurang tepat dalam konteks ini, karena pemerintah tengah menanam modal sosial yang hasilnya dapat dinikmati dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arief juga menilai bahwa pendekatan pemerintah saat ini telah sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Menurutnya, langkah-langkah pemerintah seperti program makan bergizi gratis (MBG), upaya deregulasi ekonomi, serta peluncuran paket stimulus ekonomi triwulan II adalah bentuk nyata dari komitmen menuju kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini mencerminkan visi yang berfokus pada pembangunan manusia sebagai landasan pertumbuhan. Dengan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan, pekerjaan, dan pelayanan dasar lainnya, pemerintah secara tidak langsung tengah memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Sementara itu, dari perspektif fiskal, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa komitmen pemerintah terhadap perlindungan sosial telah tercermin jelas dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Dari total anggaran sebesar Rp3.621,3 triliun, sekitar Rp503,2 triliun atau 13,9 persen dialokasikan khusus untuk program perlindungan sosial. Ini mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk memberikan jaring pengaman ekonomi kepada masyarakat, terutama kelompok rentan yang terdampak kondisi ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan anggaran sebesar Rp218,5 triliun atau enam persen dari APBN untuk mendukung sektor kesehatan. Langkah ini mempertegas kesadaran bahwa pembangunan ekonomi yang sehat harus ditopang pula oleh masyarakat yang sehat secara fisik dan mental. Menurut Febrio, anggaran tersebut bukan hanya untuk program kesehatan reguler, tetapi juga untuk memperkuat sistem kesehatan nasional yang masih terus diuji oleh dinamika global.

Dalam upaya memperkuat konsumsi masyarakat, pemerintah juga telah merilis paket stimulus ekonomi triwulan II dengan total anggaran sebesar Rp24,4 triliun. Dalam rincian paket ini, pemerintah mengalokasikan Rp0,94 triliun untuk diskon transportasi seperti tiket kereta dan kapal laut, Rp0,65 triliun untuk diskon tarif tol, serta Rp0,2 triliun untuk perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). Tidak kalah penting, penebalan bansos sebesar Rp11,93 triliun dan bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp10,72 triliun diharapkan mampu memberikan dorongan signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Pentingnya mempertahankan momentum konsumsi juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia memastikan bahwa anggaran untuk BSU sudah dialokasikan dalam APBN 2025, dan skema bantuannya telah disesuaikan dengan kondisi fiskal saat ini.

Menurutnya, fleksibilitas dalam penyesuaian ini penting agar bantuan tetap tepat sasaran dan efektif dalam menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Airlangga menekankan bahwa stimulus di pertengahan tahun sangat krusial karena menjadi semacam “penopang tengah” untuk menjaga agar roda konsumsi tidak terhenti setelah fase puncak di awal tahun.

Kebijakan seperti subsidi upah tidak hanya bermanfaat bagi para pekerja penerima upah rendah, tetapi juga berdampak positif bagi dunia usaha, khususnya sektor-sektor padat karya yang menjadi tulang punggung lapangan kerja.

Dengan menjaga daya beli pekerja, permintaan terhadap barang dan jasa tetap terjaga, yang pada akhirnya menjaga kelangsungan bisnis dan lapangan pekerjaan. Dalam konteks inilah, kebijakan fiskal yang proaktif berperan besar sebagai alat stabilisasi yang bekerja dalam jangka pendek maupun panjang.

Langkah-langkah konkret ini juga mencerminkan pemahaman yang semakin matang dari pemerintah terhadap dinamika sosial ekonomi di tingkat akar rumput. Tidak sekadar menjadi kebijakan populis, bansos dan stimulus kini tampil sebagai pilar utama dalam upaya menjaga kestabilan sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi serta di tengah tekanan global yang terus berlangsung.

Seluruh pendekatan ini memperlihatkan sinergi antara perencanaan fiskal yang hati-hati dengan misi sosial yang kuat. Pemerintah tidak hanya berpikir dalam kerangka angka dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Kombinasi antara perlindungan sosial, dukungan kesehatan, dan stimulus ekonomi membentuk satu ekosistem kebijakan yang saling menguatkan.

Bagi masyarakat, hadirnya kebijakan ini seharusnya menjadi dorongan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan berbagai bantuan yang diberikan, peluang untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi semakin terbuka lebar. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, bansos bukan sekadar wujud kepedulian negara, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam mengakselerasi pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Kebijakan ini memerlukan dukungan dan pemahaman bersama, agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan. Jika dikelola dengan tepat dan transparan, distribusi bantuan sosial dan stimulus ekonomi dapat menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan Indonesia yang lebih inklusif dan tangguh.

)* Penulis adalah kontributor LSISI