Oleh: Yulianus Imbiri *)

Kebijakan pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan bentuk nyatanya sebagai langkah korektif dan solutif dalam mengatasi ketimpangan pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah terluar dan tertinggal seperti Papua. Program pendidikan gratis berasrama ini hadir bukan sekadar sebagai simbol perhatian, melainkan sebagai strategi struktural pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang selama ini membelenggu banyak keluarga di kawasan miskin ekstrem.

Salah satu wilayah yang menjadi titik fokus pelaksanaan program ini adalah Papua. Daerah ini memiliki karakteristik geografis yang sulit, terbatasnya infrastruktur, serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Pemerintah melihat bahwa solusi jangka panjang bagi ketertinggalan Papua bukan hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga investasi dalam kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan adalah jembatan utama yang dapat membawa masyarakat keluar dari ketertinggalan sosial dan ekonomi, dan Sekolah Rakyat menjadi instrumen utama untuk misi tersebut.

Keunggulan dari model Sekolah Rakyat terletak pada konsep berasrama yang memungkinkan anak-anak dari wilayah terpencil tetap memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala jarak atau fasilitas transportasi. Dalam banyak kasus, tantangan utama di Papua bukan hanya minimnya sekolah, tetapi juga jauhnya jarak tempuh antarpermukiman dengan pusat pendidikan. Model ini menjawab langsung kendala tersebut dengan memberikan tempat tinggal dan akses penuh terhadap kegiatan belajar mengajar dalam satu kawasan terpadu.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam salah satu agenda resmi menyampaikan bahwa pemerintah bekerja sama secara intensif dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan rekrutmen siswa dilakukan secara menyeluruh, melibatkan perangkat desa, dinas sosial, hingga tokoh adat. Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci keberhasilan program, karena memastikan keterlibatan komunitas lokal dalam merawat dan mendukung keberlanjutan Sekolah Rakyat.

Program ini juga dirancang untuk menyasar langsung anak-anak dari keluarga rentan yang berisiko tinggi tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Di banyak daerah, terutama di Papua, terdapat anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena tekanan ekonomi, beban sosial, atau minimnya dukungan lingkungan. Sekolah Rakyat hadir sebagai peluang kedua yang bukan hanya memberi harapan, tetapi juga membuka kembali jalan menuju cita-cita mereka.

Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat sebanyak 63 Sekolah Rakyat rintisan telah memulai kegiatan pembelajaran, dengan jumlah itu akan bertambah menjadi 100 titik pada akhir bulan yang sama. Angka ini menandai komitmen konkret pemerintah dalam memperluas cakupan pendidikan inklusif. Pemerintah bahkan menargetkan setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat agar tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan wilayah atau status ekonomi.

Direktur Institut Usba, Charles Imbir, memberikan penilaian positif terhadap program ini. Menurutnya, Papua yang kaya sumber daya alam sering kali masih menghadapi realitas kontras berupa kemiskinan struktural dan keterbatasan pendidikan. Kondisi ini berisiko membuat kemiskinan menjadi warisan lintas generasi. Ia menilai bahwa program Sekolah Rakyat mampu memotong siklus tersebut dengan memberi akses belajar yang tidak hanya mencakup pelajaran umum, tetapi juga keterampilan vokasi yang aplikatif bagi kehidupan masyarakat lokal.

Aspek vokasi menjadi pembeda penting dalam pendekatan Sekolah Rakyat. Pemerintah tidak sekadar memberikan pendidikan dasar konvensional, tetapi juga keterampilan praktis yang sesuai dengan konteks lokal. Di Papua, misalnya, pendidikan keterampilan yang relevan seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan menjadi bekal konkret untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi lulusan sekolah. Dengan pendekatan ini, lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga skill untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada ketersediaan guru dan tenaga pendukung yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Pemerintah melalui berbagai skema penugasan terus mendorong para tenaga pendidik untuk berperan aktif dalam program ini. Menurut Agus Jabo Priyono, selama guru-guru bersedia hadir, dan murid-murid pun siap belajar, lokasi terpencil bukanlah kendala yang tidak bisa diatasi. Bahkan di tempat dengan keterbatasan infrastruktur, selama ada instrumen dasar pengajaran yang disiapkan, proses belajar mengajar tetap bisa berjalan dengan baik.

Penting untuk dicatat bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar membangun gedung baru, tetapi menghadirkan keadilan sosial dalam bentuk yang paling nyata: akses pendidikan yang setara. Dalam konteks Papua, kehadiran sekolah berasrama ini adalah bentuk penghargaan terhadap hak dasar anak-anak Papua yang selama ini terpinggirkan dari sistem. Sekolah Rakyat adalah pengakuan bahwa semua anak Indonesia, dari manapun mereka berasal, memiliki hak yang sama untuk belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari pembangunan bangsa.

Pemerintah telah menunjukkan keberanian dan komitmen tinggi melalui program ini. Dengan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga tokoh adat dan masyarakat lokal, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi katalis perubahan sosial di Papua. Tantangan tentu masih ada, namun arah kebijakan ini menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam melihat ketimpangan yang terus berlangsung.

Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah bukan hanya membangun ruang kelas, tetapi juga membuka jalan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Papua kini bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi aktor utama dalam perjuangan menuju Indonesia yang lebih adil dan merata.

*) Pemerhati Pendidikan dan Pembangunan Papua