Oleh : Andi Ramli
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025 menjadi semakin dekat. Hanya dalam hitungan hari saja, masyarakat kembali menentukan pilihan mereka untuk dapat memilih siapa pemimpin terbaik bagi kota tersebut.
Momentum politik ini sudah seharusnya menjadi sebuah ruang demokrasi yang damai. Namun ternyata, realitas di masyarakat tidak sesederhana itu karena banyak terjadi dinamika kampanye yang masih dibayangi oleh beredarnya isu-isu miring di media sosial yang berpotensi memicu kegaduhan.
Beberapa waktu lalu, muncul sebuah akun di media sosial yang memuat tudingan negatif kepada salah satu pasangan calon. Akun tersebut menampilkan data yang belum tentu benar dan menyerang personalitas kandidat.
Tim dari pasangan calon nomor urut Berbenah melalui perwakilannya, Teguh, menegaskan bahwa mereka tidak pernah memiliki keterkaitan dengan unggahan itu. Teguh menyebut akun tersebut kemungkinan sengaja dibuat pihak tak bertanggung jawab untuk memecah belah masyarakat serta merusak suasana kampanye damai. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak perlu terprovokasi oleh kampanye hitam yang bisa mengacaukan persiapan PSU Pangkalpinang.
Narasi yang beredar di dunia maya memang mampu menggiring opini publik dengan cepat. Jika tidak disaring dengan bijak, informasi yang belum tentu benar itu dapat menimbulkan perpecahan.
Tantangan terbesar menjelang PSU bukan hanya pada penyediaan logistik atau kesiapan teknis, melainkan juga pada perang melawan disinformasi dan black campaign yang menyasar masyarakat pemilih. Karena itu, ketenangan dan kebijaksanaan dalam menyaring kabar sangat dibutuhkan demi menjaga suasana tetap kondusif.
Komitmen menjaga PSU yang aman juga datang dari pemerintah pusat. Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menjelaskan pentingnya sinergisitas antar instansi untuk menyukseskan PSU di Pangkalpinang maupun di Bangka.
Menurutnya, seluruh pihak perlu bertindak sesuai aturan hukum agar penyelenggaraan pilkada ulang berjalan sesuai koridor. Koordinasi lintas lembaga sudah terbentuk, melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara pilkada, hingga unsur keamanan.
Heri menegaskan bahwa keberhasilan PSU tidak hanya ditentukan oleh panitia penyelenggara, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga kedamaian. Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan dari cara warga menyalurkan hak pilihnya tanpa intervensi provokasi. Oleh karena itu, setiap kabar yang merugikan salah satu pasangan calon sebaiknya diverifikasi kebenarannya, bukan langsung dipercaya apalagi disebarkan ulang.
Sementara itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas PSU. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi politik.
Menurutnya, ASN wajib menahan diri dari segala bentuk dukungan kepada pasangan calon agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan birokrasi. Netralitas tersebut bukan hanya komitmen moral, melainkan juga kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar.
Unu menekankan bahwa pelanggaran netralitas ASN akan langsung ditindak demi menjaga martabat birokrasi sekaligus menciptakan pilkada yang damai dan berintegritas. Pemkot juga terus memvalidasi data pemilih bersama KPU dan Bawaslu agar hak warga benar-benar terjamin tanpa kendala administrasi.
Selain itu, kampanye dengan ajakan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan secara masif melalui baliho dan media informasi publik. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi sekaligus memastikan bahwa masyarakat benar-benar menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan.
Dukungan penuh juga diberikan kepada aparat keamanan. Pemerintah kota mengapresiasi TNI-Polri yang konsisten menjaga ketertiban selama masa kampanye hingga pencoblosan. Bahkan, kesiapan logistik, tenaga kesehatan, hingga asupan gizi bagi petugas TPS sudah dipersiapkan agar pelaksanaan PSU berjalan lancar. Semua langkah ini menunjukkan bahwa penyelenggara, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan berkomitmen menciptakan suasana aman dan kondusif.
Namun, peran terpenting tetap berada di tangan masyarakat. Bijak menyaring informasi menjadi kunci utama agar tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang sengaja menciptakan keresahan.
Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi politik, bukan sebagai alat menyebarkan kabar bohong yang melemahkan demokrasi. Ketika publik mampu menahan diri untuk tidak membagikan informasi meragukan, maka potensi konflik bisa ditekan sejak awal.
PSU Pangkalpinang bukan hanya soal memilih pemimpin, melainkan juga tentang menjaga persatuan. Masyarakat yang cerdas memilah kabar mampu menghindarkan diri dari jebakan kampanye hitam.
Pemilih yang rasional akan lebih fokus pada program kerja pasangan calon daripada isu-isu personal yang tidak jelas sumbernya. Pilihan politik memang berbeda, tetapi rasa persaudaraan dan ketenangan kota harus tetap menjadi prioritas bersama.
Wujudkan PSU yang aman dengan menjadikan media sosial sebagai ruang informasi sehat. Hindari menelan mentah-mentah setiap postingan yang menyerang pasangan calon, karena belum tentu kabar tersebut benar adanya. Masyarakat yang bijak menyaring informasi berarti turut menjaga demokrasi, melindungi stabilitas daerah, dan memastikan pesta politik berjalan tanpa keributan.
Dengan kedewasaan sikap pemilih, netralitas aparatur, serta komitmen aparat keamanan, PSU Pangkalpinang berpeluang besar berlangsung damai. Momentum politik ini dapat menjadi pembuktian bahwa demokrasi lokal mampu menghasilkan pemimpin berkualitas tanpa harus mengorbankan persatuan warga. Bijak dalam menyaring informasi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral untuk mewujudkan PSU yang aman, damai, dan berintegritas. (*)
Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia
