Oleh : Andhika Rachma )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional melalui peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini tidak hanya ditujukan untuk menghimpun dan mengelola dana investasi, tetapi lebih jauh lagi, menjadi katalis transformasi struktural perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, Danantara ditugaskan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan visi besar tersebut.
Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani mengatakan sinergi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pengelola investasi seperti Danantara, pihaknya optimis bahwa Indonesia dapat merealisasikan visi pertumbuhan 8% tersebut dan berharap langkah ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo menyebut Danantara sebagai “senjata strategis” untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menguatkan industri nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjangkau hingga ke pelosok negeri. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, Danantara mengusung pendekatan hibrida yang menggabungkan prinsip sovereign wealth fund (SWF) seperti Temasek Holdings di Singapura, namun dengan nuansa lokal yang lebih inklusif. Ia bukan sekadar pengelola aset negara, tetapi juga penghubung antara kekuatan modal publik dan swasta untuk proyek-proyek jangka panjang bernilai strategis.
Dengan aset awal sebesar Rp1.400 triliun atau sekitar USD 90 miliar, Danantara menjadi salah satu entitas investasi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Besarnya dana ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak ingin hanya menambal defisit atau mengejar pertumbuhan instan, melainkan merancang fondasi ekonomi jangka panjang yang kokoh.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa sinergi antara negara, sektor swasta, dan lembaga investasi akan menjadi kunci untuk mencapai target 8%. Menurutnya, pertumbuhan ini bukan semata-mata soal angka, tetapi harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata.
Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara bergerak cepat menjajaki peluang investasi strategis. Salah satu langkah konkret yang telah ditempuh adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Chandra Asri Pacific senilai USD 800 juta untuk pembangunan pabrik kimia hijau di Jawa Barat. Proyek ini diyakini akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku kimia sekaligus memperkuat hilirisasi industri dalam negeri. Lebih dari itu, proyek ini akan membuka ribuan lapangan kerja baru dan mendukung agenda keberlanjutan lingkungan.
Selain petrokimia, Danantara telah mengarahkan perhatiannya pada sektor-sektor prioritas seperti energi hijau, infrastruktur transportasi, dan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mendorong transformasi ekonomi dari sektor konsumsi menuju sektor produksi dan inovasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa Danantara adalah wujud konkret dari semangat kemandirian ekonomi. Indonesia tidak dapat terus bergantung pada pembiayaan eksternal, dan melalui Danantara, pemerintah memiliki kemampuan untuk menggerakkan modal dalam negeri secara lebih produktif dan terukur.
Guna menjaga kredibilitas dan tata kelola yang baik, Danantara menggandeng sejumlah tokoh dunia sebagai dewan penasihat, antara lain ekonom Jeffrey Sachs, investor Ray Dalio, serta mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan mampu membawa praktik terbaik global ke dalam manajemen lembaga tersebut. Di tingkat nasional, kehadiran tokoh seperti Sri Mulyani Indrawati dalam dewan pengawas turut menegaskan komitmen pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Namun, langkah besar ini tidak luput dari kontroversi. Sejumlah kritik muncul terkait kebijakan pemerintah yang mengalihkan sebagian besar anggaran kementerian ke Danantara. Laporan investigatif The Australian bahkan menyebut keputusan ini sebagai bentuk “fiskal populisme berisiko tinggi” dan memperingatkan potensi penyalahgunaan dana seperti kasus 1MDB di Malaysia. Meski demikian, pemerintah membantah keras tudingan tersebut.
Juru Bicara Presiden, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran ke Danantara berada di bawah pengawasan ketat lembaga seperti KPK, BPK, dan lembaga independen lainnya, seraya menekankan bahwa pemerintah tidak sedang main-main dengan masa depan bangsa dan bahwa semua kebijakan disusun dengan prinsip kehati-hatian.
Efisiensi birokrasi yang ditempuh dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran membuahkan hasil signifikan. Pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp300 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk Danantara. Menurut Rosan Roeslani, lembaga yang dipimpinnya menargetkan dividen sebesar Rp150 triliun dalam tahun fiskal pertama. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proyek investasi akan melalui proses penilaian kelayakan ketat yang melibatkan mitra profesional, termasuk konsultan keuangan kelas dunia seperti BlackRock dan McKinsey.
Keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh dua elemen penting: stabilitas politik dan kapasitas teknokratis. Tanpa dukungan politik yang solid dan arah kebijakan yang konsisten, lembaga sebesar ini rawan diseret ke dalam konflik kepentingan. Di sisi lain, kemampuan memilih dan mengeksekusi proyek-proyek bernilai tinggi secara profesional akan menjadi indikator utama keberhasilannya.
Jika dua pilar tersebut dapat dijaga, Danantara bukan hanya akan menjadi institusi keuangan baru, tetapi simbol dari babak baru pembangunan ekonomi Indonesia, sebuah ekonomi yang berdaulat, inovatif, dan berkeadilan sosial.

)* Penulis adalah Pengamat Isu Strategis