Oleh: Maskawi Syaifuddin *)

Pembentukan Danantara Indonesia merupakan salah satu langkah paling strategis dalam lanskap kebijakan ekonomi nasional Indonesia saat ini. Sebagai Badan Pengelola Investasi yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara dirancang bukan sekadar menjadi institusi keuangan negara, tetapi menjadi fondasi baru dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui pengelolaan aset dan investasi yang terintegrasi, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih sistematis, produktif, dan berdampak luas terhadap kesejahteraan rakyat.

Lebih dari itu, pembentukan Danantara mencerminkan perubahan paradigma besar dalam cara negara memandang kekayaan dan sumber daya yang dimilikinya. Aset-aset negara yang sebelumnya tersebar dan dikelola secara terpisah kini dikonsolidasikan untuk menciptakan nilai tambah secara kolektif. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan investasi dengan daya ungkit yang lebih tinggi, karena keputusan strategis dapat diambil secara terpusat dan terkoordinasi berdasarkan analisis menyeluruh. Dengan demikian, negara tidak hanya menjadi pelindung aset, tetapi juga menjadi penggerak nilai ekonomi melalui investasi yang berbasis data, potensi sektor, dan arah pembangunan jangka panjang.

Dengan target investasi sebesar 5 miliar dolar AS pada 2025, Danantara tidak hanya mengejar angka semata, melainkan juga kualitas dan arah investasi yang mendukung peta jalan pembangunan nasional. Delapan sektor prioritas yang ditetapkan, mulai dari mineral, energi terbarukan, infrastruktur digital, hingga pangan dan pertanian bukanlah pilihan acak, melainkan hasil dari pertimbangan yang matang berdasarkan dampak ekonomi, potensi pengembalian, dan peluang strategis ke depan.

Arief Budiman selaku Managing Director Danantara menekankan pentingnya pendekatan yang bukan hanya menyuntikkan dana, tetapi juga menciptakan ekosistem yang sehat bagi pertumbuhan sektor-sektor prioritas. Sebagai contoh, dalam sektor jasa keuangan, Danantara tidak akan berinvestasi secara konvensional pada bank atau lembaga keuangan semata, tetapi mendorong pengembangan instrumen pasar keuangan yang lebih dalam dan inklusif. Hal ini menunjukkan pendekatan yang inovatif dan terarah, karakteristik yang menandai era baru pengelolaan investasi nasional di bawah kendali pemerintah.

Lebih dari sekadar lembaga investasi, Danantara membawa semangat baru dalam mengoptimalkan kinerja BUMN. Dengan struktur holding operasional dan holding investasi, Danantara mengelola sekitar 50 BUMN di berbagai sektor. Peran ini tak hanya sebagai pemegang saham, melainkan juga sebagai pengelola nilai, yakni bagaimana menghasilkan dividen yang tidak habis di konsumsi, tetapi diolah kembali menjadi modal pembangunan. Arief Budiman memperkirakan penerimaan dividen sebesar Rp120 triliun pada tahun ini akan menjadi bahan bakar utama untuk reinvestasi ke sektor-sektor strategis. Pendekatan ini menjadi bukti nyata bagaimana pengelolaan aset negara kini ditransformasikan menjadi alat pembangunan yang lebih aktif dan produktif.

Tidak hanya mengandalkan internal, Danantara juga memiliki misi mengundang investasi bersama atau co-investment dari mitra internasional. Ini mencerminkan pemahaman pemerintah bahwa untuk mengejar lompatan besar dalam pembangunan, dibutuhkan kolaborasi global. Penanaman modal yang diupayakan bukan hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga keahlian dan teknologi, dua hal yang selama ini menjadi tantangan besar dalam proses industrialisasi Indonesia. Melalui peran ini, Danantara menjembatani kebutuhan nasional dengan potensi global, selaras dengan cita-cita para ekonom terdahulu seperti Sumitro Djojohadikusumo, yang menekankan pentingnya sinergi aset untuk mendukung kepentingan nasional.

Arahan Presiden Prabowo agar Danantara berpegang teguh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan komitmennya untuk membuka informasi kepada publik dan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara komprehensif serta sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga proses yang bersih dan profesional.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menilai bahwa Danantara merupakan entitas kunci dalam strategi pembangunan jangka panjang. Dengan mengonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, Danantara memegang posisi sentral dalam peta investasi nasional. Keterlibatannya dalam forum internasional seperti International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, bersama investor global dari Australia, Singapura, hingga lembaga dunia seperti Bank Dunia, menunjukkan bahwa pemerintah serius membuka ruang kolaborasi yang kredibel, terukur, dan berdampak langsung terhadap infrastruktur nasional.

Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya menyusun rencana besar, tetapi juga mengawal pelaksanaannya dengan struktur dan lembaga yang kuat. Danantara menjadi simbol bagaimana negara hadir secara strategis di jantung ekonomi, tidak untuk mengendalikan pasar secara otoriter, melainkan untuk menciptakan ekosistem yang sehat, kompetitif, dan selaras dengan kebutuhan rakyat. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi jangka panjang yang kokoh dan tangguh menghadapi dinamika global.

Pemerintah melalui Danantara Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang progresif harus berpijak pada pengelolaan aset secara cerdas, kolaborasi global yang strategis, dan komitmen terhadap tata kelola yang transparan. Inisiatif ini bukan hanya urusan investasi, tetapi juga bagian dari desain besar untuk membawa Indonesia ke era pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dukungan terhadap Danantara adalah dukungan terhadap arah baru pembangunan nasional yang berakar pada efisiensi, integritas, dan keberpihakan kepada masa depan bangsa.

*) Pengamat Ekonomi dari Pancasila Madani Institute