JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto melalui langkah strategis dalam pengelolaan dana hasil korupsi yang berhasil dikembalikan kepada negara. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta. Presiden memerintahkan agar dana sebesar Rp13 triliun hasil sitaan kasus korupsi minyak sawit dialokasikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas generasi muda yang terdidik dan berdaya saing tinggi. Ia menilai LPDP sebagai instrumen penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap membawa Indonesia menuju kemandirian dan kemajuan global.

“Sebagian dana hasil pengembalian korupsi dapat kita taruh di LPDP untuk masa depan bangsa. Kita harus gunakan uang rakyat untuk mendukung pendidikan anak-anak Indonesia,” kata Prabowo.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan instruksi Presiden ini disampaikan setelah dirinya menyaksikan langsung prosesi penyerahan dana sebesar Rp13,225 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Menteri Keuangan. Dana tersebut merupakan hasil penyitaan dari kasus korupsi Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan sejumlah perusahaan besar.

“Hari ini kami serahkan Rp13,225 triliun kepada negara, sementara sisanya masih menunggu penundaan penyelesaian dari pihak perusahaan,” jelas Burhanuddin.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kebijakan pengalokasian dana hasil korupsi ke LPDP mencerminkan pendekatan yang progresif dan berkeadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Ini bukan hanya soal menutup defisit anggaran, tapi bentuk nyata komitmen pemerintah menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan manusia,” ujar Purbaya.

Langkah Presiden Prabowo mengarahkan dana hasil korupsi untuk pendidikan dinilai sebagai wujud nyata keberpihakan kepada rakyat dan masa depan bangsa. Kebijakan ini bukan hanya menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi, tetapi juga menegaskan bahwa hasil penegakan hukum dapat kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga berencana menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk renovasi lebih dari 8.000 sekolah dan pembangunan 600 kampung nelayan dengan fasilitas modern, termasuk penyediaan cold storage agar hasil tangkapan ikan lebih tahan lama dan bernilai ekonomi tinggi. Program ini dinilai sebagai bentuk pemerataan pembangunan yang tidak hanya berfokus di perkotaan, tetapi juga menyentuh wilayah pesisir dan pelosok.

Selain meningkatkan kualitas pendidikan, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperluas akses beasiswa LPDP yang sempat mengalami pengurangan kuota pada tahun 2025. Dari 8.592 penerima beasiswa pada 2024, tahun ini LPDP hanya mampu menyalurkan beasiswa kepada 4.000 orang. Dengan mengoptimalkan LPDP, pemerintah menunjukkan pandangan visioner bahwa pendidikan adalah investasi terbaik bagi bangsa.

Melalui kebijakan ini, generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh sebagai sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas, siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.