Oleh: Suryoto Muhlis *)

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengusung visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045. Salah satu prasyarat utamanya adalah terciptanya jutaan lapangan kerja baru yang produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan merumuskan empat strategi utama yang menyasar langsung sumber permasalahan pengangguran serta potensi pertumbuhan sektor kerja nasional.

Strategi pertama adalah mengoptimalkan program-program prioritas pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih bukan hanya bagian dari agenda sosial, melainkan juga mesin penciptaan kerja yang konkret. Program MBG, misalnya, memanfaatkan ribuan dapur SPGN milik BUMN yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja, dari tenaga masak hingga logistik. Sementara itu, keberadaan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia menyimpan potensi penciptaan dua juta lapangan kerja, asalkan ditunjang oleh sumber daya manusia yang terlatih. Untuk itu, Kemenaker telah menjalin 20 nota kesepahaman dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi, guna memastikan kesinambungan investasi dan pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam skema program-program ini.

Strategi kedua adalah memperluas akses kerja ke luar negeri melalui program pemagangan yang dirancang sebagai jalur peningkatan keterampilan sekaligus peningkatan kesejahteraan. Pemerintah memandang pengalaman internasional sebagai modal penting bagi angkatan kerja, bukan hanya dalam meningkatkan kompetensi, tetapi juga dalam membentuk calon wirausaha yang matang. Menurut Yassierli, banyak peserta magang luar negeri yang setelah kembali ke Tanah Air berhasil membuka usaha karena telah mengumpulkan modal dan pengalaman selama bekerja di luar. Saat ini, Kemenaker bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memperluas peluang pemagangan ini, menjadikannya solusi konkret atas keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, sekaligus sarana peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Strategi ketiga menyasar peningkatan industri yang telah eksis dengan pendekatan peningkatan produktivitas dan penyiapan talenta yang sesuai kebutuhan industri. Pemerintah tidak lagi berfokus pada penciptaan kawasan industri baru semata, tetapi memperkuat kawasan-kawasan yang sudah tumbuh, seperti di Serang, melalui kerja sama yang sistematis. Kemenaker kini menyiapkan 5.000 ahli produktivitas bersertifikasi dari ASEAN Productivity Organization untuk mendorong kinerja sektor industri hingga 30 persen lebih efisien. Untuk mendukung langkah ini secara kelembagaan, pemerintah juga tengah menanti peluncuran Lembaga Produktivitas Nasional yang sudah memiliki dasar hukum melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2023. Lembaga ini akan menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas nasional, dengan menyasar perusahaan-perusahaan menengah sebagai prioritas.

Strategi keempat adalah pengembangan kewirausahaan sebagai fondasi kemandirian ekonomi masyarakat. Pemerintah menilai bahwa sektor wirausaha memiliki potensi tak terbatas dalam menciptakan kerja, terutama di era transformasi ekonomi menuju industri hijau dan digital. Melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Kemenaker secara aktif menyelenggarakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan masa depan seperti green jobs, industri 4.0, dan agroforestry. Tahun lalu, 140.000 peserta telah dilatih, namun pemerintah membidik angka jutaan wirausaha baru dalam beberapa tahun ke depan. Untuk memperkuat basis koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, kurikulum khusus disiapkan agar kegagalan koperasi akibat lemahnya SDM bisa dihindari. Pelatihan ini juga menjadi solusi atas mismatch keterampilan, yakni kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penciptaan kerja.

Keempat strategi ini tidak berjalan sendiri. Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaannya didukung oleh sistem informasi pasar kerja yang solid, seperti SIAPKerja, serta kebijakan afirmatif yang mendukung kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Sistem ini dirancang agar pencari kerja dapat lebih mudah mengakses pelatihan dan lowongan yang relevan, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja di sektor formal maupun informal.

Dalam kerangka yang lebih luas, strategi penciptaan kerja juga dipadukan dengan kebijakan fiskal yang mendukung sektor padat karya dan investasi bernilai tambah tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa APBN 2024 dirancang untuk memperkuat link and match antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Data BPS per Februari 2025 menunjukkan bahwa 7,28 juta orang masih menganggur, termasuk satu juta lulusan perguruan tinggi. Ini menjadi bukti bahwa pendidikan semata belum cukup tanpa pelatihan yang tepat sasaran dan penyelarasan dengan dunia usaha.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengarahkan investasi ke sektor strategis seperti industri baterai kendaraan listrik, pusat data, hingga ketahanan pangan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa transformasi ekonomi ke arah industri berkelanjutan dapat berjalan beriringan dengan penciptaan kerja yang masif.

Dengan sinergi lintas sektor, pendekatan berbasis produktivitas, dan keberpihakan pada pemberdayaan masyarakat, empat strategi ini diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pemerintah menempatkan penciptaan kerja bukan sekadar sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai proses yang harus dirancang, diintervensi, dan dikawal secara sistematis. Jika implementasi strategi ini berjalan sesuai rencana, maka Indonesia tidak hanya akan mampu menurunkan angka pengangguran, tetapi juga membangun masyarakat yang produktif, mandiri, dan siap bersaing di era global.

*) Analis Kebijakan Publik & Pembangunan Ketenagakerjaan