Oleh: Ratna Soemirat
Kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa di Kupang langsung mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari pemerintah, yakni dengan bergerak cepat dan tanggap menghadapi masalah tersebut.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bagaimana langkah tegas berupa penindakan terhadap stasiun pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terlibat, sekaligus juga memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terulang kembali di masa mendatang. Menurut Kepala Negara, pelaksanaan program MBG harus terus menekankan pada aspek keamanan dan juga kebersihan pangan secara menyeluruh.
Presiden menilai bahwa keracunan pada siswa bisa saja terjadi bukan hanya karena masalah menu yang tersedia pada program Makan Bergizi Gratis tersebut saja, tetapi juga bisa berasal dari bagaimana kebiasaan makan mereka yang ternyata memang masih belum higienis.
Saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di sekolah, Presiden Prabowo sempat mendapati adanya sejumlah siswa yang menyantap makanan tanpa menggunakan sendok sama sekali. Ia kemudian menduga bahwa adanya kebiasaan untuk makan tanpa sendok tersebut, apalagi bila tangan mereka belum dicuci dengan bersih, maka jelas akan menimbulkan risiko yang besar pada kesehatan para siswa itu sendiri.
Kepala Negara menganggap bahwa adanya edukasi pada perilaku hidup yang bersih perlu untuk diterapkan secara lebih masif lagi di sekolah-sekolah demi untuk mendukung penuh kesuksesan pelaksanaan program MBG ini.
Selain faktor kebersihan, Presiden juga menyoroti kemungkinan adanya anak yang belum terbiasa mengonsumsi susu. Menurut Presiden, jika sebelumnya siswa jarang minum susu, tubuh mereka membutuhkan waktu adaptasi saat mulai rutin mengonsumsinya.
Meski begitu, Presiden memastikan kasus keracunan akibat MBG tergolong sangat kecil dibandingkan jumlah penerima manfaat. Dari sekitar tiga juta siswa penerima MBG, tercatat kurang dari 200 orang mengalami gejala keracunan. Presiden menilai hal tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan program yang telah mencapai 99,9 persen.
Presiden memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan seluruh jajaran untuk bekerja lebih cermat dalam memastikan kualitas makanan MBG di lapangan. Ia menekankan target zero kesalahan dalam penyelenggaraan program tersebut.
Presiden memahami kompleksitas pengelolaan MBG yang melibatkan ratusan ribu dapur dan pekerja, namun ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki ruang toleransi terhadap potensi kelalaian yang membahayakan kesehatan siswa.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya telah menghentikan sementara distribusi MBG di SMPN 8 Kupang setelah insiden keracunan terjadi. Menurut Dadan, gejala keracunan mulai dirasakan siswa keesokan hari setelah mengonsumsi makanan MBG.
Saat ini BPOM tengah meneliti sampel makanan untuk memastikan penyebab keracunan secara ilmiah. Selain pemeriksaan laboratorium, Dinas Kesehatan dan Polresta Kupang Kota juga turun langsung ke lapangan dan memeriksa dapur penyedia MBG sebagai bagian dari proses investigasi menyeluruh.
Dadan menegaskan bahwa BGN terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan MBG. Salah satu langkah strategis adalah menyiapkan sertifikasi laik higienis dan sanitasi bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sertifikasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan diharapkan mulai diterapkan pada Juni atau Juli mendatang. Dengan adanya sertifikasi dan akreditasi, setiap dapur MBG akan dinilai kelayakannya sehingga standar keamanan pangan dapat dipastikan. BGN juga sedang menyusun standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk menjamin setiap titik proses pengolahan makanan aman dari risiko kontaminasi.
Di tingkat daerah, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Menurutnya, kasus keracunan siswa menjadi pukulan berat bagi reputasi program MBG di daerah tersebut.
Namun Gubernur NTT menegaskan, akar persoalan bukan terletak pada konsep program MBG, melainkan pada lemahnya tata kelola di tingkat pelaksanaan. Gubernur menilai jika seluruh pihak menjalankan program sesuai standar dan arahan BGN serta BPOM, maka risiko keracunan dapat dihindari sepenuhnya.
Gubernur Melki juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur MBG. Saat ini, NTT memperoleh kuota pendirian 800 dapur MBG dengan target minimum 600 dapur. Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pembangunan dapur agar cakupan layanan MBG dapat diperluas.
Dia menilai program MBG tidak hanya penting dalam memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, balita, dan anak PAUD, tetapi juga memiliki dampak ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian lokal.
Gubernur meminta seluruh kepala daerah di NTT untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lancar tanpa hambatan teknis maupun administratif. Menurutnya, tidak boleh lagi ada alasan apapun yang menghalangi pelaksanaan program tersebut.
Sebagai langkah konkret, pemerintah provinsi akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi dan mendorong pembentukan Satgas serupa di kabupaten dan kota untuk memastikan pengawasan program semakin optimal.
Respons cepat pemerintah pusat dan daerah terhadap kasus keracunan MBG di Kupang menunjukkan komitmen serius dalam menegakkan kualitas program tersebut. Dengan penindakan tegas terhadap stasiun pelayanan MBG yang lalai, peningkatan standar higienitas, serta edukasi perilaku hidup bersih kepada siswa, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya memastikan MBG berjalan dengan aman dan memberi manfaat maksimal bagi kesehatan generasi muda Indonesia. (*)
Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara
