Oleh: Nadira Putri Rahman *)
Semangat Sumpah Pemuda yang lahir hampir satu abad silam terus hidup dalam kebijakan pemerintah masa kini, salah satunya melalui penguatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jika pada 1928 para pemuda berikrar untuk mempersatukan bangsa lewat bahasa dan tanah air yang sama, kini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya meneguhkan semangat yang sama, yaitu menyatukan langkah untuk membangun Indonesia melalui investasi besar di sektor pendidikan.
Langkah strategis pemerintah dalam mengalokasikan sebagian dana hasil sitaan korupsi untuk memperkuat LPDP menjadi simbol bahwa perjuangan melawan kebodohan dan ketimpangan sosial merupakan kelanjutan dari perjuangan para pendiri bangsa. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Ia meminta agar dana pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi sebesar Rp13 triliun dialokasikan untuk LPDP. Langkah ini bukan hanya menegaskan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan hasilnya kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya generasi muda.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Cristhie, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menghitung potensi tambahan dana dari hasil sitaan korupsi tersebut. Ia menekankan bahwa dana tersebut nantinya akan diarahkan untuk memperkuat pembiayaan riset dan beasiswa LPDP, dua sektor yang menjadi tulang punggung dalam mencetak generasi unggul. Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah cerdas untuk menjamin keberlanjutan LPDP di tengah tantangan defisit yang dihadapi lembaga tersebut dalam dua tahun terakhir.
Data menunjukkan bahwa LPDP mengalami tekanan fiskal. Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP, Sudarto, mengungkapkan bahwa pendapatan lembaga tersebut hingga akhir September 2025 mencapai Rp6,82 triliun, sementara belanjanya mencapai Rp7,46 triliun. Defisit serupa juga terjadi pada dua tahun sebelumnya. Akibat kondisi ini, jumlah penerima beasiswa tahun 2025 terpaksa dikurangi menjadi sekitar 4.000 orang dari lebih dari 8.500 penerima di tahun 2024. Meski demikian, Sudarto optimistis bahwa dengan adanya tambahan dana dari pemerintah, LPDP dapat kembali memperluas kesempatan bagi anak muda Indonesia pada 2027 mendatang.
Kebijakan Presiden Prabowo mendapat dukungan luas, termasuk dari kalangan legislatif. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai arah kebijakan ini sangat tepat karena menyentuh akar pembangunan nasional, yakni kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan bahwa membangun SDM adalah langkah fundamental yang selama ini kurang menjadi fokus utama. Dengan tambahan dana ke LPDP, Fikri optimistis bahwa masyarakat berpotensi tinggi dari keluarga kurang mampu akan memiliki peluang yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi berkualitas, baik di dalam maupun luar negeri.
Pemerintah menyadari bahwa daya saing bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan oleh kemampuan manusia dalam mengelolanya. LPDP menjadi instrumen penting dalam mencetak generasi berpengetahuan tinggi, kreatif, dan berkarakter. Di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang. Setiap rupiah yang ditanamkan melalui LPDP bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, tetapi modal untuk mencetak pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia menuju kemandirian ilmu dan teknologi.
Langkah ini juga mencerminkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada masa depan. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas nasional sejajar dengan pertahanan dan ketahanan pangan. Ia memandang penguatan LPDP sebagai salah satu upaya konkret untuk mempersiapkan generasi yang siap bersaing di dunia global yang kian kompetitif. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa setiap anak Indonesia, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi, berhak atas kesempatan belajar dan berkembang seluas-luasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema realistis untuk merealisasikan penambahan dana LPDP. Ia mengakui bahwa kemampuan fiskal 2025 masih terbatas, tetapi membuka peluang agar realisasi bisa dilakukan pada tahun berikutnya. Pernyataan ini memperlihatkan adanya komitmen yang serius dan perencanaan jangka panjang yang matang, bukan sekadar keputusan politis sesaat.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa hasil pemberantasan korupsi tidak berhenti pada pengembalian uang negara semata, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat sosial yang luas. Dengan menyalurkan dana tersebut ke pendidikan, negara menegaskan pesan moral bahwa setiap rupiah hasil korupsi yang dikembalikan akan digunakan untuk membangun masa depan anak bangsa.
LPDP selama ini dikenal sebagai lembaga yang berperan besar dalam melahirkan ribuan cendekiawan Indonesia. Para alumni LPDP telah berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari akademisi, peneliti, inovator, hingga pengambil kebijakan. Dengan tambahan dana segar, cakupan program LPDP diharapkan semakin luas, menjangkau daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta memperkuat riset yang relevan dengan kebutuhan nasional.
Di tengah semangat peringatan Sumpah Pemuda, kebijakan ini menjadi simbol bahwa pemerintah memercayakan masa depan bangsa kepada generasi muda yang terdidik dan berintegritas. Jika dulu para pemuda bersatu dalam semangat perjuangan fisik dan ideologi, kini perjuangan itu diteruskan dalam bentuk perjuangan intelektual dan inovasi.
Kebijakan Presiden Prabowo bukan hanya soal mengatasi defisit LPDP, tetapi merupakan upaya menyalakan kembali semangat kolektif bahwa membangun bangsa dimulai dari pendidikan.
*) Analis Pembangunan SDM dan Inovasi Pendidikan
