Oleh : Rivka Mayangsari *)
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung, Indonesia terus menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Berbagai tantangan eksternal seperti tensi geopolitik, perang tarif antarnegara, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi pasar keuangan global tidak menyurutkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu faktor utama yang menopang ketahanan tersebut adalah kebijakan fiskal yang adaptif, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pemerintah memandang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar instrumen administrasi keuangan, melainkan alat strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, APBN berfungsi sebagai pelindung masyarakat sekaligus motor penggerak pembangunan nasional.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi utama untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Strategi pertama adalah mengarahkan belanja negara pada sektor-sektor yang lebih produktif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan bahwa belanja negara mampu meningkatkan produktivitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan administrasi perpajakan dan reformasi sistem perpajakan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ruang fiskal agar tetap kuat dan mampu mendukung berbagai program prioritas nasional. Reformasi perpajakan tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan mampu menjawab tantangan ekonomi modern.
Menurut Juda Agung, efektivitas berbagai strategi tersebut tercermin dari sejumlah indikator ekonomi yang tetap terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada level yang solid, inflasi terkendali, defisit fiskal tetap terjaga, serta stabilitas pasar keuangan nasional mampu dipertahankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah mampu berfungsi secara efektif dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Keberhasilan menjaga ketahanan fiskal terlihat dari tetap berjalannya berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial. Pemerintah memastikan bahwa bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program prioritas nasional tetap berjalan tanpa terganggu oleh tekanan ekonomi global. Langkah ini menjadi bukti bahwa negara hadir untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa pengelolaan kas negara saat ini berada dalam kondisi yang baik dan mampu mendukung likuiditas perekonomian nasional. Kondisi tersebut memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat adalah komitmen menjaga subsidi energi agar tidak membebani masyarakat. Di tengah fluktuasi harga energi global yang masih tinggi, pemerintah tetap berupaya memastikan masyarakat dapat memperoleh akses energi dengan harga yang terjangkau. Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi.
Di sisi lain, pemerintah juga menunjukkan disiplin fiskal yang kuat. Ketika banyak negara mulai melonggarkan batas defisit anggaran namun tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah, Indonesia memilih tetap menjaga defisit fiskal secara prudent di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan keuangan negara untuk jangka panjang.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa kombinasi antara disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang kuat merupakan bukti ketahanan struktur APBN Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal.
Pada awal 2025, pemerintah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Melalui penataan ulang anggaran, pemerintah berhasil melakukan penghematan hampir 9 persen atau sekitar Rp170 triliun di berbagai sektor birokrasi tanpa mengganggu pelayanan publik maupun operasional pemerintahan. Langkah ini menunjukkan bahwa efisiensi dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hasil dari kebijakan tersebut terlihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen sepanjang 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal tidak menjadi penghambat pertumbuhan, melainkan justru memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih berkelanjutan.
Ke depan, pemerintah akan terus menjaga defisit anggaran pada kisaran yang sehat sesuai arahan Presiden. Proyeksi defisit sekitar 2 persen pada 2026 dan antara 1,8 hingga 2,4 persen pada APBN 2027 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi.
Dengan kebijakan fiskal yang adaptif, disiplin, dan berpihak pada rakyat, pemerintah menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi nasional dapat terus dijaga di tengah ketidakpastian global. APBN tidak hanya menjadi alat pengelolaan keuangan negara, tetapi juga instrumen utama untuk mengawal kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing bangsa, dan memastikan Indonesia terus melangkah menuju masa depan ekonomi yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.
*) Pemerhati ekonomi
