Oleh: Aditya Mahendra
Pemerintah tampaknya semakin serius menggarap sektor pangan dengan menyiapkan skema subsidi benih padi yang menyasar minimal satu juta hektare lahan pada 2027 mendatang. Langkah ini bukan sekadar formalitas anggaran tahunan, melainkan bagian dari strategi besar untuk mendongkrak produksi gabah nasional sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim global.

Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa jika subsidi benih ini diterapkan pada satu juta hektare dengan asumsi tambahan produksi sebesar lima ton per hektare, maka produksi gabah kering giling diperkirakan akan bertambah hingga lima juta ton. Hitungan ini disampaikan Amran saat meninjau lahan pertanian di Desa Ciasem, Subang, Jawa Barat, Rabu 2 September lalu, di mana ia menegaskan bahwa anggaran untuk tahun depan sudah disiapkan minimal untuk cakupan satu juta hektare.

Yang menarik, Amran tidak menutup kemungkinan program tersebut diperluas cakupannya hingga dua juta bahkan empat juta hektare. Dengan asumsi tambahan produksi yang sama, jika lahan yang tercakup mencapai dua juta hektare, maka produksi gabah berpotensi bertambah hingga sepuluh juta ton. Angka ini tentu bukan jumlah yang kecil bagi negara yang terus berupaya menjaga stabilitas pasokan beras nasional.

Amran turut menghitung potensi tambahan pendapatan yang bakal dinikmati petani dengan mengacu pada harga pembelian pemerintah untuk gabah sebesar Rp6.500 per kilogram atau setara Rp6,5 juta per ton. Ia menyebut bahwa jika produksi mencapai sepuluh juta ton, maka potensi tambahan pendapatan petani bisa menembus angka Rp65 triliun. Bahkan jika cakupan lahan diperluas hingga empat juta hektare, tambahan pendapatan petani diperkirakan bisa melampaui Rp130 triliun.

Amran juga menyoroti bahwa penerapan metode pertanian modern mampu mendorong produktivitas hingga sepuluh sampai tiga belas ton per hektare, jauh di atas capaian konvensional yang biasanya berkisar lima hingga enam ton per hektare. Bahkan di lahan rawa yang selama ini dikenal kurang produktif dengan hasil sekitar tiga ton per hektare, penerapan teknologi baru disebut mampu mendongkrak hasil hingga delapan ton per hektare.

Lonjakan produktivitas ini, menurut Amran, tidak lepas dari penerapan metode Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PM-AAS yang telah diuji coba selama kurang lebih dua tahun di sejumlah daerah. Metode ini terbukti mampu meningkatkan populasi tanaman padi dalam satu hektare, dari yang semula hanya sekitar 360 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga satu juta rumpun. Amran menjelaskan bahwa perubahan pola tanam yang semula menggunakan jarak 25 sentimeter dan 20 sentimeter kini dibuat lebih rapat, sehingga populasi tanaman meningkat drastis dan turut mendongkrak hasil panen hingga dua kali lipat dari capaian sebelumnya.

Hasil pengujian PM-AAS sendiri disebut telah mencapai 12,4 ton per hektare, sebuah pencapaian yang cukup signifikan meski membutuhkan tambahan biaya untuk benih dan pupuk sekitar Rp2 juta per hektare. Amran menghitung bahwa dengan tambahan biaya tersebut, petani tetap memperoleh selisih keuntungan yang cukup besar. Ia mencontohkan bahwa jika produksi mencapai sepuluh ton dikalikan harga pembelian pemerintah Rp6.500, maka pendapatan kotor mencapai Rp65 juta, sementara biaya produksi maksimal hanya Rp20 juta, sehingga petani masih mengantongi selisih sekitar Rp45 juta dalam empat bulan masa tanam, atau setara Rp11 juta bersih per bulan.

Keunggulan lain dari metode PM-AAS adalah penerapan sistem tanam langsung atau direct seeding yang memangkas proses persemaian dan pindah tanam. Efisiensi waktu ini pada gilirannya dapat mendorong peningkatan indeks pertanaman padi secara nasional, sehingga siklus tanam bisa berlangsung lebih cepat dan lebih sering dalam setahun.

Sepanjang tahun ini, sejumlah capaian di sektor pertanian juga patut dicatat sebagai bukti kerja nyata pemerintah dalam menjaga swasembada pangan. Pusat benih padi yang dikelola Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tercatat telah memproduksi sekitar 245 ton benih yang siap didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, mencakup seluruh komoditas benih sebar. Selain itu, meski Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi Oktober 2026 berpotensi turun 0,08 persen menjadi 31,41 juta ton, Amran menegaskan bahwa penurunan tersebut hanya setara dengan sekitar 30 ribu ton, angka yang menurutnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi nasional yang mencapai puluhan juta ton.

Kinerja Kementerian Pertanian dalam menjaga swasembada pangan nasional turut mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV Alien Mus menyampaikan penghargaan tinggi atas upaya Kementan menjaga swasembada, khususnya untuk komoditas beras dan jagung, di tengah kondisi iklim yang dinamis dan tantangan sektor pertanian yang tidak ringan. Alien menilai capaian tersebut layak mendapat apresiasi karena Kementan mampu bertahan dan tetap produktif di tengah berbagai kendala yang dihadapi.

Alien turut menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi Kementerian Pertanian pada 2027 mendatang. Ia berharap alokasi anggaran tidak dipangkas menjadi terlalu kecil, melainkan justru diperkuat agar mampu menjadi motor penggerak keberlanjutan pembangunan pertanian nasional ke depan.

Melihat rangkaian data dan capaian tersebut, jelas bahwa program subsidi benih padi bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi jangka panjang bagi kemandirian pangan bangsa. Pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian perlu bersinergi memastikan program ini berjalan tepat sasaran, sehingga petani benar-benar merasakan manfaatnya dan Indonesia semakin kokoh dalam menjaga kedaulatan pangannya sendiri.*) Analis Kebijakan Pertanian dan Pembangunan Desa